SOSIALISASI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUMDES DAN AD/ART BUMDES
Desa Labuan Panimba, 13 Mei 2025

Pada Selasa, 13 Mei 2025, Pemerintah Desa Labuan Panimba melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Labuan Panimba dan dimulai tepat pukul 09.00 WITA.

Acara ini dimoderatori oleh Bapak Indra Alam AG. Kambay yang memandu jalannya diskusi dengan tertib dan dinamis. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Bapak Arifin, S.P., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran BUMDes sebagai pilar ekonomi desa serta perlunya regulasi yang kuat untuk mendukung pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Turut memberikan sambutan dalam kegiatan ini, Bapak Humaidin Radjabae selaku Kepala Desa Labuan Panimba, yang menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi aktif masyarakat desa dalam penyusunan regulasi BUMDes. Beliau berharap hasil dari sosialisasi ini dapat memberikan arah dan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes ke depan.Sambutan juga disampaikan oleh Bapak Adhi Lahade, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Donggala, yang juga bertindak sebagai salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini.

Materi sosialisasi disampaikan oleh dua narasumber:

1. Bapak Adhi Lahade, S.H., M.H. – Kepala Bagian Hukum Kabupaten Donggala
2. Zulfikar – Tenaga Ahli yang memberikan penjelasan teknis mengenai penyusunan AD/ART serta strategi penguatan kelembagaan BUMDes.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, antara lain Ketua BPD, Ketua Lembaga Adat, Anggota Karang Taruna, Ketua PKK, Direktur BUMDes, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam membangun BUMDes yang kokoh sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat memahami substansi rancangan peraturan dan AD/ART BUMDes, sehingga dapat memberikan masukan konstruktif dalam penyempurnaan dokumen hukum tersebut sebelum disahkan.